Dinas Perkim Dinilai Tak Serius Mengurus Sertifikat, Warga Huntap Geram Dan Murka

 

Buyung Nasution SPd, Ketua BPD Desa Tambe Kecamatan Bol

Bima Pena Warta NTB.-  Akhir-akhir ini beragam persoalan yang datang silih berganti selalu menghantui  warga Hunian tetap ( Huntap ) di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima  mulai dari persoalan kecil hingga persoalan penerbitan  sertifikat dan penertiban terhadap oknum yang mendiami huntap  tanpa  hak, sementara dinas Perkim  kabupaten Bima selaku pihak yang paling bertanggung jawab terkesan diam membisu terhadap persoalan yang dihadapi warga huntap, hal ini membuat mereka geram dan murka.

 

 Salah satu bukti nyata dimana  Dinas Perkim berjanji pada  dua orang warga Desa Tambe Kecamatan Bolo " yang datang menyeruduk dinas Perkim  Kabupaten Bima beberapa waktu lalu" seperti yang diberitakan Pena Warta NTB edisi sebelumnya yakni Sutomo dan M.Nor warga RT 04 Desa Tambe Kecamatan Bolo.   Hingga berita ini ditulis, sang kadis dan Kabid yang berjanji untuk segera ke lokasi  ( Huntap di Desa Tambe Kecamatan Bolo, Red ) untuk melakukan penertiban sesuai janjinya  ditunggu -tunggu  belum juga muncul . Sikap diam pihak dinas terkait  menjadi tanda tanya besar bagi warga masyarakat khususnya warga huntap, bahkan membuat mereka geram dan marah besar.

 

Ketua BPD Desa Tambe Kecamatan Bolo, Buyung Nasution SPd dikonfirmasi  media ini Ahad  ( 7/7 ) mengatakan  hunian tetap ( Huntap ) yang dibangun melalui APBN  sebanyak 185 unit .

Huntap yang menelan anggaran negara yang cukup besar  tersebut  diresmikan oleh Presiden RI  Ir. Joko Widodo diperuntukan bagi warga  korban banjir yang tinggal di sekitar  bantaran sungai mulai dari Desa Tambe hingga  Sondosia  ternyata baru sedikit yang mendapatkan sertifikat sebagai hak milik.

 Ternyata justru lebih banyak warga  huntap yang belum memperoleh sertifikat. Ada  sekitar 115  unit, katanya.

Selain persoalan sertifikat  dibiarkan berlarut hingga kini masih dibayangi  rasa cemas warga huntap, terutama penerbitan sertifikat  terhadap 115 unit huntap , Buyung juga pertanyakan mengenai  tukar guling lahan hingga kini belum juga ada kepastian kapan dan dimana letak lahan untuk keperluan tukar guling bagi 10 orang warga  tersebut . " Rupanya  masih tersisa 10 orang warga yang  memiliki lahan yang digunakan untuk pembangunan Huntap hingga saat ini  belum memperoleh  hak tukar guling " . Jika Dinas Perkim Kabupaten Bima yang diberikan mandat oleh pemerintah daerah untuk mengurusnya , mengapa tidak segera dilakukan penerbitan sertifikat maupun penertiban terhadap oknum yang  tidak bertanggung jawab yang  menempati huntap secara sepihak  tersebut tidak seger dilakukan, apa yang perlu ditakutkan , dan apa persoalan sehingga dibiarkan berlarut hingga bertahun-tahun, tanyanya heran.

Melalui media ini Buyung berharap agar sederet persoalan khususnya yang dihadapi oleh warga huntap seperti memperoleh sertifikat sebagai milik dan tukar guling lahan  maupun penertiban terhadap oknum  agar serga dituntaskan . Mengingat persoalan itu serius untuk ditangani secepatnya hendaknya pemerintah daerah melalui dinas Perkim memiliki  kepekaan,  kepedulian dan tanggung jawab untuk segera tuntaskan, harapnya tulus. 

Sumber lain yang enggan disebutkan namanya menuturkan,  ketua  dan anggota  DPRD Kabupaten Bima hendaknya mempertanyakan kinerja dinas Perkim terutama Kabid yang berurusan langsung dengan persoalan yang dihadapi oleh warga huntap . " Kami sangat berharap agar persoalan ini untuk segera diatasi dan dituntaskan secepatnya, sehingga warga huntap yang belum kebagian sertifikat akan bernafas lega , girang dan gembira karena haknya terpenuhi. ( pewarta titus ).