Kabag Ekonomi Tegaskan Pendistribusian Gas LPG 3 kg bersubsidi Harus Tepat Sasaran

 

Kepala Bagian Ekonomi, Andi Haris Nasution S.STP

Bima Pena Warta NTB.- Akhir akhir ini warga masyarakat Kabupaten Bima dikejutkan  dengan kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi. Selain terjadi kelangkaan juga dijumpai melambungnya harga. Dimana penjualan melampaui harga ketentuan pemerintah. Akibatnya  berimbas pada kebutuhan ibu rumah tangga terhambat .

Rupanya pemerintah daerah tidak tinggal diam, berbagai upaya giat dilakukan seperti giat turun ke semua wilayah hingga ke pelosok.

Kendati pemerintah daerah terus berupaya turun di seluruh wilayah dengan sekuat tenaga  untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi warga,  namun upaya itu berbanding terbalik dengan fenomena yang sedang terjadi, hal itu disebabkan oleh pangkalan nakal  diduga  " bermain mata " dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga berimbas pada sebagian warga  masyarakat selaku penerima manfaat gas LPG 3 kg bersubsidi tidak kebagian. 

Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bima, Andi Haris Nasution, S. STP ditemui di ruangannya Senin ( 12/8 ) menjelaskan ,  adapun kelompok masyarakat yang boleh membeli gas LPG 3 kg bersubsidi pemerintah melalui kementerian ESDM telah menetapkan kelompok masyarakat, seperti rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk yang menggunakan minyak tanah untuk memasak, usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan dan nelayan yang mata pencaharian untuk kebutuhan sehari hari. Petani yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 Ha.

Sedangkan kelompok yang tidak boleh membeli gas LPG 3 kg bersubsidi seperti restoran, hotel, usaha binatu, usaha peternakan di luar ketentuan  dan usaha jasa las, bebernya.

Lanjut Haris, hal itu dipertegas  surat edaran Bupati Bima tertanggal 26 September 2023 Nomor 500/057/034/2023 Tentang pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kabupaten Bima. Dalam rangka kestabilan harga pemenuhan kebutuhan masyarakat penerimaan manfaat terhadap gas LPG. 

Kepada seluruh pangkalan wajib menjual gas LPG kepada masyarakat, UMKM dan nelayan sekitar pangkalan dan pangkalan tidak diperbolehkan menjual dan melayani pembeli di luar wilayah. Juga tidak diperbolehkan menjual pada toko, pengecer, hotel dan restoran dan sebagainya. Setiap pangkalan wajib menjual sesuai HET serta bupati meminta kepada seluruh camat dan kades untuk melakukan pengawasan di wilayah  masing-masing, tegasnya . 

Diakuinya,  tabung gas LPG 3 kg yang beredar di wilayah Kabupaten Bima saat ini sekitar 2,7 juta sedang kuota untuk pemenuhan kebutuhan  masyarakat  seharusnya berjumlah 5 juta tabung. Namun pemerintah  daerah sudah berupaya bersurat ke Kementrian ESDM  di Jakarta untuk penambahan kuota  tabung gas . " Alhamdulillah pemerintah  daerah sudah bersurat ke Kementrian ESDM untuk menambah kuota , agar warga masyarakat selaku penerima manfaat semua kebagian " , akunya.

Pria kelahiran Desa Tambe  berharap kepada pihak Pertamina hendaknya dapat menambah kuota tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dan kepada para pangkalan berijin hendaknya dapat menjual sesuai HET dan tidak bermain mata dengan pihak lain yang tidak bertanggung jawab, seperti pengecer dengan begitu, penjualan sesuai HET  dapat terus dipertahankan  serta pendistribusian tepat sasaran yakni lebih mengutamakan masyarakat   dan kepada para camat dan kepala desa juga LSM, tokoh pemuda, tokoh masyarakat di wilayah  masing-masing untuk terus mengawasi setiap pendistribusian  sehingga  tepat sasaran , jika dijumpai pangkalan nakal , segra laporkan. " Laporan masyarakat akan dijadikan dasar untuk pencabutan ijin pangkalan nakal " , harapnya tulus mengakhiri perbincangan dengan media ini. (Titus)